Workshop Penyusunan Kelengkapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2015

(Jakarta, 07 Oktober 2015).— Sebanyak kurang lebih 80 Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia melaksanakan workshop Penyusunan Kelengkapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2015 bertempat di Hotel Santika Jakarta Pusat.

Hadir pada kesempatan ini, Sekjen Mendagri Dr. Ir Yuswandi A, Temanggung, M.Sc, MA, Staff Kepresidenan, Pejabat Bappenas dan Ketua KIP.

Disahkannya UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008 merupakan perjalanan keterbukaan informasi. Implementasi Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik bertujuan antara lain mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu diperlukan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekjen Mendagri menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk segera membentuk PPID. Penerapan sistem informasi yang mempermudah masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan. “Informasi yang diakses memberikan banyak untung dibanding rugi, pilihannya hanya satu ikut atau tertinggal” ujar beliau

Dilihat dari ketaatan Badan Publik terhadap amanat UU No.14 Tahun 2008 bahwa untuk mewujudkannya, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai prasyarat dasar dalam memberikan pelayanan informasi. Sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 Badan Publik yang telah membentuk PPID sebanyak 49.14 % atau 341 dari 694 badan publik (kementerian/ lembaga/ provinsi/ kabupaten/kota). Pembentukan PPID merupakan salah satu dari beberapa amanat yang ada dalam UU KIP yang harus dipenuhi badan publik agar dapat memberikan pelayanan informasi yang baik dan berkelanjutan. Dalam ketentuan PP No.61 Tahun 2010 pasal 21, ayat (1)  bahwa PPID harus sudah terbentuk paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.(s/kominfo/wsa/hms)

Share

Workshop Penyusunan Kelengkapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2015

Discussion

Leave A Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *