Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi:

  • melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulan Bencana Daerah;
  • menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  • menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  • menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  • melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  • melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  • mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  • mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  • melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPBD mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
  • pengkoordinasian kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  • penyusunan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan, pencegahan bencana, mitigasi dan peringatan dini, kesiapsiagaan penanganan bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, dan kelembagaan penanganan bencana;
  • pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
  • pengkajian masalah strategis di bidang penanggulangan bencana;
  • pengurangan risiko bencana;
  • pengkomandoan unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah–langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
  • pencegahan bencana, mitigasi, dan peringatan dini;
  • pengkajian dan pemetaan risiko bencana;
  • pemetaan kawasan rawan bencana;
  • pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional;
  • penanggulangan bencana;
  • pengelolaan ketatausahaan badan.
Share

Unsur Pelaksana