PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE XXII TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN

hari-otda-upload-2

Bertempat di halaman SETDA Kabupaten Pangandaran, Upacara hari peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXII Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dilaksanakan. Upacra diikuti oleh Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud SH.MH, para Kepala SKPD dan ASN Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

Sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dibacakan oleh Buapti Pangandaran Jeje Wiradinata Selaku pembina upacara, Sambutan nya sebagai berikut:

Menapaki usia ke 22 tahun otonomi daerah dan menyongsong dirgahayu hut ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, segenap Rakyat Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke dari miangas hingga pulau rote, tiada kenal lelah terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju di dunia.

Dengan rasa percaya diri, bangsa berpenduduk 261 juta jiwa lebih yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau ini terus terpadu, bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan.

Perjalanan usia 22 tahun adalah usia di mana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalanan otonomi daerah kita saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Itulah kenapa tema peringatan hari otonomi daerah ke xxii tahun 2018 ini adalah “mewujudkan nawa cita melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis”.

Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi adminstrasi tidak menimbulkan pidana. Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomia daerah, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Pemerintah sepenuhnya menyadari, inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah, namun di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itulah, dalam peraturan pemerintah ini, diatur batasan tegas mengenai haltersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini bukan sekedar seremoni belaka, tetapi menjadi momentum bagi kita mengevaluasi sudah sejauh mana penyelenggaraan otonomi daerah bermuara kepada kesejahteraan masyarakat di setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Share

PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE XXII TINGKAT KABUPATEN PANGANDARAN

Discussion

Leave A Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *