OPTIMALISASI PBB-P2 PENOPANG PEMBANGUNAN DAERAH

PARIGI. Berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan – Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sepenuhnya menjadi pajak Daerah Kabupaten. PPAT, Camat, Kepala Desa, BPD dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB Kabupaten Pangandaran untuk dikelola sebaik – baiknya untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan saat ini digunakan untuk perhitungan PBB masih sangat rendah dan jauh dari harga transaksi mapun harga pasar. Tahun 2018 direncanakan untuk menaikan NJOP perlu dikaji dan dilakukan dengan tahapan yang benar, melakukan pendataan harga pasar tanah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi kenaikan PBB.

Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan, “tidak ada lagi masyarakat membuat SPPT dipungut biaya, pembuatan SPPT merupakan proses melegalitaskan tanah untuk diakui pemerintah. Pajak merupakan bagian dari pembangunan daerah dalam bentuk PAD, oleh karena itu semua pihak untuk bersama – sama melayani masyarakat dengan sebaik – baiknya” tutup Bupati.

Dengan ditetapkan, diterbitkan dan didistribusikan nya SPPT PBB-P2 Tahun 2017 ini diharapkan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat Pangandaran. (DKISP/FAUZI)

Share

OPTIMALISASI PBB-P2 PENOPANG PEMBANGUNAN DAERAH

Discussion

Leave A Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *