Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi keuangan daerah yang meliputi kesekretariatan, pajak daerah yang meliputi pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, pengelolaan aset, belanja serta akuntansi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

  • penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  • penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  • pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi tugas bidang pendapatan, perencanaan dan anggaran, belanja serta kekayaan;
  • penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
  • penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas;
  • penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

  • menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, anggaran, pendataan dan penetapan, penagihan, pengelolaan aset, belanja, akuntansi dan pelaporan, UPTD serta Jabatan Fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;
  • menyelenggarakan perumusan dan penetapan sasaran serta rencana kerja rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, anggaran, pendataan dan penetapan, penagihan, pengelolaan aset, belanja, akuntansi dan pelaporan, UPTD serta Jabatan Fungsional berdasarkan kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  • menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
  • menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang anggaran, pendataan dan penetapan, penagihan, pengelolaan aset, belanja, akuntansi dan pelaporan, UPTD, berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;
  • menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset di daerah;
  • menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
  • menyelenggarakan kerjasama dalam program pembangunan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  • melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi:
    1. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
    2. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
    3. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
    4. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
    5. melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
    6. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
    7. menetapkan SPD;
    8. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
    9. melaksanakan sistem akuntansi;
    10. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
    11. menyajikan informasi keuangan daerah.
  • menyelenggarakan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
  • mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang milik daerah, yaitu:
    1. dalam proses pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang daerah;
    2. dalam proses pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan barang daerah; dan
    3. dalam proses pelaksanaan proses pemindahtanganan barang daerah.
    melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  • menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi keuangan daerah lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  • memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas;
  • menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan Bidang Anggaran, pendataan dan penetapan, penagihan, pengelolaan aset, belanja, akuntansi dan pelaporan, UPTD sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
  • menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset serta unit pelaksana teknis Dinas;
  • menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset di daerah;
  • menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  • mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
  • menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  • menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
  • memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Dinas;
  • membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
  • memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Share

Kepala Dinas