Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • pengembangan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • pelaksanaan promosi penanaman modal;
  • fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
  • pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  • pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  • pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  • pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
  • penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • pengelolaan ketatausahaan kantor.
Share

Kepala Badan