Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian KB, Reproduksi dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian KB, Reproduksi dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian KB, Reproduksi dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Share

Kepala Badan