Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penempatan, produktivitas, hubungan industrial, pengawasan, dan pemantauan kegiatan ketenagakerjaan serta pengerahan dan perpindahan transmigrasi, kerjasama antar daerah, peninjauan lokasi, pelatihan calon transmigrasi, pembinaan dan monitoring transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

  • Pelaksanaan fasilitasi Penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  • Pelaksanaaan Fasilitasi bimbingan teknis produktivitas tenaga kerja;
  • pelaksanaan bimbingan/penyuluhan dan pengawasan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
  • Pembinaan dan koordinasi dengan kursus Latihan Kerja (KLK);
  • Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  • penjajagan lokasi dalam rangka kerjasama antar daerah;
  • pelayanan informasi, sosialisasi dan motivasi ketransmigrasian;
  • pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
  • pelatihan peningkatan kompetensi calon transmigran;
  • peninjauan kesiapan lokasi transmigrasi yang akan ditempati;
  • pelayanan penampungan, kesehatan dan perbekalan transmigran;
  • pelayanan pengangkutan dan pengawalan dalam proses perpindahan transmigrasi;
  • pembinaan dan monitoring transmigran;
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Tenaga Kerja

Seksi Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi. Seksi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penempatan, produktivitas, hubungan industrial, pengawasan, dan pemantauan kegiatan ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

  • pelaksanaan fasilitasi penempatan tenaga kerja program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  • pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis produktivitas tenaga kerja;
  • Pelaksanaan Fasilitasi, bimbingan/penyuluhan dan peningkatan hubungn industrial;
  • pelaksanaan fasilitasi organisasi pengusaha dan pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan mediasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  • pelaksanaan pengawasan dan pemantauan perkembangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan bimbingan/penyuluhan usaha peningkatan kepesertaan program Jamsostek;
  • pelaksanaan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
  • pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
  • pelaksanaan fasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  • fasilitasi pembentukan serta pembinaan lembaga ketenagakerjaan;
  • pengawasan dan bimbingan/penyuluhan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita, dan tenaga kerja anak;
  • pelaksanaan bimbingan/penyuluhan dan pengawasan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
  • pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
  • pembinaan ketenagakerjaaan;
  • pembinaan dan koordinasi dengan Kursus Latihan Kerja (KLK), maupun Mobil Training Unit (MTU) serta memasarkan dan menyalurkan lulusan Kursus Latihan Kerja (KLK) dan Mobil Training Unit (MTU);
  • pelaksanaan analisa pasar kerja dan bursa kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, pendayagunaan tenaga kerja pengangguran dan setengah pengangguran serta Program Perluasan Kerja Daerah (PPKD);
  • pendaftaran pencari kerja (AK.1/Kartu Kuning), fasilitasi bantuan kesejahteraan pengangguran, Pemberian Kerja Sementara (PKS), dan program padat karya;
  • pendayagunaan pengangguran dan setengah pengangguran;
  • pendayagunaan pengangguran dan setengah pengangguran;
  • pelaksanaan pemberian rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), pendirian kantor Cabang Pengarah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS), pendirian dan perpanjangan Bursa Kerja Khusus (BKK);
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Transmigrasi

Seksi Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengerahan dan perpindahan transmigrasi, kerjasama antar daerah, peninjauan lokasi, pelatihan calon transmigrasi, pembinaan dan monitoring transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi:

  • penjajagan lokasi dalam rangka kerjasama antar daerah;
  • pelayanan informasi, sosialisasi dan motivasi ketransmigrasian;
  • pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
  • pelatihan peningkatan kompetensi calon transmigran;
  • peninjauan kesiapan lokasi transmigrasi yang akan ditempati;
  • pelayanan penampungan, kesehatan dan perbekalan transmigran;
  • pelayanan pengangkutan dan pengawalan dalam proses perpindahan transmigrasi;
  • pembinaan dan monitoring transmigran;
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Share

Bidang tenaga Kerja danTransmigrasi