Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Peternakan mempunyai tugas:

  • melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan produksi serta mutu produksi melaksanakan pengelolaan dan pengendalian produksi serta mutu produksi ternak;
  • melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan dan masyarakat veteriner;
  • melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan usaha, pengembangan peternakan, fasilitasi kemitraan serta peningkatan sumberdaya peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang peternakan mempunyai fungsi:

  • Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan seleksi ternak bibit dan uji reformans recording, registrasi/pencatatan ternak bibit, Pembuatan dan pengesahan silsilah tertak, serta penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kabupaten;
  • Penyusunan petunjuk teknis, peredaran bibit/benih ternak wilayah Kabupaten;
  • Penyusunan petunjuk teknis, penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kabupaten, serta penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kabupaten;
  • Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kabupaten;
  • Penyusunan petunjuk teknis, pengadaan/produksi dan pengawasan semen atau inseminasi beku, mani beku lokal, mudigah, alih mudigah, pelaksanaan dan pengawasan Inseminasi Buatan;
  • Penyusunan petunjuk teknis, penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan, perizinan produksi ternak bibit, identifikasi perbibitan wilayah Kabupaten;
  • Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
  • Penyusunan petunjuk teknis kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahtraan hewan;
  • Penyusunan petunjuk teknis, pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/penyakit hewan menular;
  • Penyusunan petunjuk teknis, penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah indonesia antar Provinsi diwilayah Kabupaten;
  • Penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kesehatan hewan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat hewan serta vaksin;
  • Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat dan veteriner;
  • Penyusunan petunjuk teknis, penerapan dan standar minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
  • Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif
  • Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan usaha dan pengembangan peternakan;
  • Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;
  • Penyusunan petunjuk teknis perizinan usaha peternakan;
  • Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan;
  • Penyusunan petunjuk teknis, penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan, pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu produk peternakan;
  • Peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan, pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan, promosi komoditas peternakan;
  • Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pemasaran serta analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
  • Penyusunan petunjuk teksnis kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
  • Penyusunan petunjuk teknis, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
  • Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan

Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas:

  • melaksanakan pembinaan serta pelaksanaan pengembangan peternakan;
  • melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan hasil dan pasca panen peternakan;
  • melaksanakan bimbingan teknis penyuluhan dan peningkatan sumberdaya peternakan;

Untuk melaksanakan tugasnya, seksi pengembangan usaha peternakan mempunyai fungsi:

  • Pengumpulan, pengolahan data pelaku tataniaga usaha peternakan;
  • Bimbingan pengolahan unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
  • Penerbitan rekomendasi dan izin yang berhubungan dengan peternakan;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis analisa peternakan;
  • Pasilitasi pengembangan kerjasama kemitraan;
  • Pelaksanaan fasilitasi pelayanan permodalan;
  • Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pasar;
  • Pengumpulan dan pengolahan data hasil produksi peternakan;
  • Penganalisaan dan evaluasi data pengolahan hasil peternakan;
  • Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil peternakan;
  • Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;
  • Pelaksanaan tata penyuluhan peternakan;
  • Fasilitasi kelembagaan tani, tenaga dan sarana serta prasarana peternakan;
  • Pembinaan organisasi propesi;
  • Pemantauan dan evaluasi kelembagaan peternakan;
  • Bimbingan kelebagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani;
  • Penyusunan program penyuluhan;
  • Promosi komoditas hasil peternakan;
  • Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  • Pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
  • Pengawasan peredaran bahan asal hewan;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan Rumah Potong Hewan ( RPH ) dan Rumah Potong Unggas ( RPU );
  • Penerbitan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan ( SKKBAH );
  • Pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  • Pengawasan produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten serta setifikasi bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
  • Pengawasan dan pengendalian penyakit zoonosis;
  • Penyusunan laporan kegiatan dibidang dan tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Produksi Peternakan

Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan. Kepala seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas:

  • melaksanakan pembinaan dan bimbingan tenis Reproduksi serta perbibitan ternak;
  • melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan mutu produksi hasil ternak.

Untuk melaksanakan tugasnya, seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

  • Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis reproduksi ternak;
  • Pelaksanaan bimbingan peredaran mutu bibit ternak;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis, pengadaan dan pengawasan semen atau inseminasi beku;
  • Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan Inseminasi Buatan;
  • Pelaksanaan registrasi hasil Inseminasi Buatan;
  • Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis identifikasi ternak;
  • Pelaksanaan pencatatan dan pengesahan setifikasi ternak;
  • Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis mutu pakan ternak;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kebun benih hijauan pakan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah pengembalaan umum;
  • Pengawasan mutu pakan;
  • Pembinaan pelestarian plasma nutfah ternak;
  • Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis teknologi peternakan tepat guna;
  • Pembinaan dan bimbingan penataan kawasan peternakan;
  • Pelaksanaan, bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
  • Pelaksanaan pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/ penyakit hewan menular;
  • Pelayanan Kesehatan hewan, medik/ para medik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat hewan serta vaksin;
  • Pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan Kesehatan hewan;
  • Penerbitan surat keterangan Kesehatan hewan;
  • Pelaksanaan analisi dampak ekonomi penyakit hewan;
  • Pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, ke/ dari wilayah Indonesia antar Provinsi di wilayah Kabupaten;
  • Pengawasan lalulintas hewan dan sertifikasi Kesehatan hewan;
  • Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Share

Bidang Peternakan