Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Perhubungan yang meliputi:

  1. Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan dengan cakupan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten, Angkutan Antar Kota dan Barang, Angkutan Khusus, manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, Keselamatan, Penindakan dan Penertiban dan Bimbingan dan Penyuluhan;
  2. Transfortasi lalu lintas dengan cakupan urusan lalu lintas laut, udara dan komunikasi, kepelabuhan dan bandara serta sarana dan prasarana laut dan udara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang perhubungan mempunyai fungsi:

  • penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perhubungan meliputi Angkutan, Teknik, Sarana dan Keselamatan, serta Transfortasi lalu lintas;
  • penyelenggaraan rencana bidang perhubungan meliputi Angkutan, Teknik, Sarana dan Keselamatan, serta Transfortasi lalu lintas;
  • penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugas nya;
  • penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perhubungan meliputi Angkutan, Teknik, Sarana dan Keselamatan, serta Transfortasi lalu lintas

Uraian tugas Kepala Bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

  • menyelengarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas Bidang perhubungan;
  • menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang perhubungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
  • merumuskan konsep sasaran kegiatan Bidang perhubungan;
  • memberikan izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  • melakukan pemantauan, pembinaan dan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan angkutan antar kota;
  • melakukan pengawasan, pembinaan dan penerbitan perizinan penyelenggaraan kendaraan tidak bermotor;
  • menyelenggarakan fasilitasi, penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan/tataran transportasi lokal;
  • menyelenggarakan perumusan kebijakan manajemen lalu lintas jalan kabupaten, serta melaksanakan fasilitasi terhadap manajemen lalu lintas jalan provinsi dan nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
  • menyelenggarakan persetujuan teknis penilaian hasil analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten serta melaksanakan fasilitasi terhadap penilaian hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan nasional;
  • menyelenggarakan saran teknis bagi penetapan lokasi pemasangan papan reklame dan spanduk pada bagian jalan Kabupaten;
  • menyelenggarakan saran teknis dalam perencanaan kegiatan galian pada bagian jalan kabupaten;
  • menyelenggarakan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen lalu lintas jalan kabupaten dan pengolahan bahan masukan bagi kebijakan manajemen lalu lintas jalan provinsi dan nasional;
  • menyelenggarakan survai pemetaan kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan kabupaten, provinsi dan nasional sebagai bahan kebijakan tindak lanjut;
  • menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  • menyelenggarakan pendataan serta inventarisasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
  • menyelenggarakan usulan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan berdasarkan hasil kajian manajemen lalu lintas;
  • menyelenggarakan penetapan lokasi dan melaksanakan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten dan melaksanakan fasilitasi untuk jalan provinsi dan nasional;
  • menyelenggarakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten dan pengolahan bahan masukan bagi rekayasa lalu lintas jalan provinsi dan nasional;
  • menyelenggarakan inventarisasi prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyelenggarakan menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyelenggarakan penyimpanan dan penggunaan/pemanfaatan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyelenggarakan distribusi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan jalan, serta sarana penunjang lalu lintas lainnya;
  • menyelenggarakan administrasi pengelolaan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • merencanakan operasional program pengendalian operasional sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
  • merencanakan program sosialisasi dan pembinaan peraturan Bidang Perhubungan;
  • merumuskan bahan kebijakan operasional, fasilitasi, pedoman dan supervisi kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pengendalian Operasional;
  • menerbitkan rekomendasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan mengemudi;
  • penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota;
  • penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota;
  • pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota;
  • pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
  • pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah kabupaten di bidang perhubungan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
  • memberi bimbingan dan penyuluhan ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
  • menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup bidang perhubungan;
  • menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang lalu lintas untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
  • menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang lalu lintas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan

Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Angkutan, Teknik, Sarana dan Keselamatan yang meliputi angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten Angkutan Antar Kota dan Barang, Angkutan Khusus, manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, Keselamatan, Penindakan dan Penertiban dan Bimbingan dan Penyuluhan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan;
  • pengumpulan dan Pengolahan data seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Angkutan, Teknik, Sarana dan Keselamatan.

Uraian tugas Kepala Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Angkutan Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Angkutan Angkutan, Teknik Sarana dan Keselamatan bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan perencanaan dan penetapan jaringan trayek serta penetapan kebutuhan angkutan penumpang umum dalam wilayah pelayanan kabupaten dan penetapan jaringan trayek serta kebutuhan angkutan penumpang umum dalam wilayah pelayanan yang berdekatan dengan kabupaten/kota lain;
  • menyiapkan bahan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan dan untuk penerbitan rekomendasi pemerintah daerah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk trayek angkutan dalam wilayah pelayanan kabupaten, trayek angkutan penumpang umum dalam wilayah pelayanan yang berdekatan dengan kabupaten/kota lain, untuk perizinan insidentil dalam wilayah kabupaten, untuk perizinan usaha angkutan, untuk perizinan insidentil angkutan antar kota dalam provinsi, untuk perizinan angkutan barang umum, untuk izin operasional angkutan barang khusus, angkutan alat berat, angkutan bahan berbahaya dan beracun, serta angkutan peti kemas, untuk perizinan operasi angkutan taksi, karyawan, anak sekolah dan angkutan pemukiman, untuk izin operasi angkutan antar jemput, pemandu moda dan pariwisata, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dalam wilayah pelayanan kabupaten, menyiapkan bahan menyiapkan bahan penetapan tarif dan wilayah operasional angkutan taksi, untuk izin penyelenggaraan pendidikan mengemudi;
  • menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang angkutan umum dalam kabupaten;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan angkutan penumpang umum dalam kabupaten, dalam wilayah berdekatan dengan kabupaten/kota lain dan angkutan taksi, karyawan, anak sekolah dan angkutan pemukiman;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan pembinaan teknis operasional perusahaan angkutan umum dalam kabupaten, dalam wilayah berdekatan dengan kabupaten/kota lain dan angkutan taksi, karyawan, anak sekolah dan angkutan pemukiman;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam pengembangan usaha jasa angkutan umum dalam kabupaten;
  • menyiapkan bahan fasilitasi serta rekomendasi/saran teknis terhadap kinerja pelayanan angkutan antar kota dan angkutan barang umum;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pengembangan kebutuhan angkutan antar kota dan angkutan barang umum;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam pengembangan usaha jasa angkutan umum antar kota dan barang dan usaha jasa angkutan khusus;
  • menyiapkan bahan fasilitasi, penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan/tataran transportasi lokal;
  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan manajemen lalu lintas jalan kabupaten, serta melaksanakan fasilitasi terhadap manajemen lalu lintas jalan provinsi dan nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
  • menyiapkan bahan persetujuan teknis penilaian hasil analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten serta melaksanakan fasilitasi terhadap penilaian hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan nasional;
  • menyiapkan bahan dan memberikan saran teknis bagi penetapan lokasi pemasangan papan reklame dan spanduk pada bagian jalan Kabupaten;
  • menyiapkan bahan dan memberikan saran teknis dalam perencanaan kegiatan galian pada bagian jalan kabupaten;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen lalu lintas jalan kabupaten dan pengolahan bahan masukan bagi kebijakan manajemen lalu lintas jalan provinsi dan nasional;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan survai pemetaan kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan kabupaten, provinsi dan nasional sebagai bahan kebijakan tindak lanjut;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya lingkup seksi manajemen lalu lintas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan serta inventarisasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
  • menyiapkan bahan usulan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan berdasarkan hasil kajian manajemen lalu lintas;
  • menyiapkan bahan, menetapkan lokasi dan melaksanakan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten dan melaksanakan fasilitasi untuk jalan provinsi dan nasional;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten dan pengolahan bahan masukan bagi rekayasa lalu lintas jalan provinsi dan nasional;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyimpanan dan penggunaan/ pemanfaatan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan jalan, serta sarana penunjang lalu lintas lainnya;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pengelolaan prasarana dan sarana lalu lintas;
  • melaksanaan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  • pelaksanaan penetapan dan pengaturan sistem informasi lalu lintas;
  • perencanaan dan pelaksanaan penetapan kecepatan maksimum kendaraan;
  • pengendalian bangkitan, tarikan lalu lintas, penggunaan penutupan jalan dan pengaturan pejalan kaki;
  • penyelenggaraan pembinaan pengoperasian terminal, stasiun kereta api dan pengujian kendaraan bermotor.
  • penyusunan rencana pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
  • menyiapkan bahan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi sarana dan prasarana lalu lintas;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan mengemudi;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan penyebarluasan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  • menyiapkan bahan penelitian dan pengkajian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bahan kebijakan pencegahan serta fasilitasi/bantuan penanganan dan/atau bahan tindak lanjut lainnya;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan bantuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan dan terminal sesuai kewenangannya;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis, laik jalan dan perizinan angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan penyebarluasan program/kebijakan dan ketentuan peratuan perundang-undangan serta upaya-upaya keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
  • menyiapkan bahan fasilitasi, melaksanakan pembinaan dan pelayanan bimbingan teknis keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
  • menyiapkan bahan fasilitasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Angkutan, Teknik, Sarana dan Keselamatan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuainnya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Transfortasi

Seksi Transfortasi lalu lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Transfortasi lalu lintas yang meliputi Lalu Lintas Laut, Udara, Kepelabuhan, Bandara, Sarana dan Prasarana Laut dan Udara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Transfortasi lalu lintas mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Transfortasi lalu lintas;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Transfortasi lalu lintas;
  • pengumpulan dan pengolahan data Seksi Transfortasi lalu lintas ;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Transfortasi lalu lintas.

Uraian tugas Kepala Seksi Transfortasi lalu lintas adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Transfortasi lalu lintas ;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Transfortasi lalu lintas sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Transfortasi lalu lintas berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengukuran kapal berukuran tonase kotor kurang atau sama dengan 7 (GT < 7) sebagai bahan penerbitan pas kapal;
  • menyiapkan bahan penerbitan pas kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap konstruksi, mesin-mesin dan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan kapal dalam buku register pas kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan administratif dan teknis keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang atau sama dengan 7 (GT < 7) sebagai persyaratan pemberian izin berlayar;
  • menyiapkan bahan dan menerbitkan surat izin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor dibawah atau sama dengan 7 (GT < 7);
  • menyiapkan bahan dan menerbitkan sertifikat keselamatan, dokumen pengawakan dan dokumen pengawasan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan dan untuk penerbitan rekomendasi pemerintah daerah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk perizinan usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya, untuk perizinan usaha perusahaan angkutan laut dan pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten, untuk perizinan pengoperasian pelabuhan khusus lokal, untuk perizinan pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan kapasitas di bawah 30 tempat duduk, untuk perizinan kegiatan pengerukan dan reklamasi pada wilayah perairan pelabuhan khusus local, untuk perizinan kegiatan pengerukan dan reklamasi Dalam Lingkungan Kerja (DLKr) dan Dalam Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut local dan untuk perizinan usaha tally di pelabuhan, bongkar muat barang dari dan ke kapal, serta ekspedisi/freight forwarder;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pendataan dan inventarisasi pembukaan cabang perusahaan angkutan laut nasional dan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional cabang perusahaan angkutan laut nasional dan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
  • menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  • menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan survei serta inventarisasi titik koordinat pendaratan helikopter;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru;
  • menyiapkan bahan fasilitasi serta rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional, hubungan internasional dan nasional;
  • menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
  • menyiapkan bahan fasilitasi serta rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
  • menyiapkan bahan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
  • menyiapkan bahan fasilitasi dan rekomendasi teknis untuk penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional, nasional, regional dan lokal;
  • menyiapkan bahan penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal;
    menyiapkan bahan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan khusus lokal;
  • menyiapkan bahan dan menyusun rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal;
  • menyiapkan bahan fasilitasi serta rekomendasi untuk penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  • menyiapkan bahan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal;
  • menyiapkan bahan pertimbangan teknis terhadap kebutuhan penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
  • menyiapkan bahan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
  • menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum;
  • penyusunan rencana penetapan jaringan transportasi perairan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan survei titik koordinat, potensi dan kelayakan pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas di bawah 30 tempat duduk, pembangunan pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal;
  • menyiapkan bahan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas di bawah 30 tempat duduk, pembangunan pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) danau dan sungai dalam serta lintas kabupaten;
    menyiapkan rencana pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan transfortasi lalu lintas laut;
  • Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan transfortasi lalu lintas laut;
  • Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pendukung dan penyelenggaraan pelabuhan;
  • Pemberian surat izin berlayar kapal bertonase lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  • Bagi kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar di laut maka harus :
    1). Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, pemeriksaan kontruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal dan pemeriksaan perlengkapan kapal;
    2). Pemeriksaan pas kecil;
    3). Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;
    4). Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
  • Bagi kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) maka harus :
    1). Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, pemeriksaankontruksi kapal dan permesinan kapal serta perlengkapan kapal;
    2). Penerbitan pas perairan daratan, sertifikat keselamatan kapal dan dokumen pengawakan kapal;
    3). Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
    4). Pemberian surat izin berlayar;
  • Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
  • Pengelolaan pelabuhan lokal lama;
  • Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Kabupaten;
  • Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
  • Penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
  • Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
  • Rekomendasi penetapan rencana lokal pelabuhan khusus;
  • Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;
  • Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
  • Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
  • Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
  • Rekomendasi penetapan DLKr/ DLKp pelabuhan laut internasional hub;
  • Rekomendasi penetapan DLKr/ DLKp pelabuhan laut internasional;
  • Rekomendasi penetapan DLKr/ DLKp pelabuhan laut nasional;
  • Rekomendasi penetapan DLKr/ DLKp pelabuhan laut regional;
  • Penetapan DLKr/ DLKp pelabuhan laut lokal;
  • Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/ atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
  • Izin kegiatan pengerukan di wilayah pelabuhan khusus lokal;
  • Izin kegiatan reklamasi di wilayah pelabuhan khusus lokal;
  • Penetapan DUKS dipelabuhan lokal;
  • Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (daerah);
  • Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan laut lokal;
  • Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan laut lokal;
  • Penetapan pelayaran operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
  • Penetapan pelayaran operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
  • Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  • Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
  • Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah setempat;
  • Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah setempat;
  • Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah;
  • Pemberitahuan pembukaan kantor cabang pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah;
  • Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
  • Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tremper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah;
  • Izin usaha tally di pelabuhan;
  • Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
  • Izin usaha ekspedisi/ Freight Forwarder;
  • Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;
  • Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvages serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Transfortasi lalu lintas ;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuainnya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Share

Bidang Perhubungan