Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Persandian, komunikasi publik, pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian mempunyai fungsi:

  • perencanaan dan penyusunan program operasional bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
  • penyelenggaraan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
  • pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
  • pengkoordinasian antar bidang dan seksi-seksi pada bidang lainya dan sekretariat lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian sebagai berikut:

  • merumuskan program kerja bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit keija dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  • mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  • merencanakan operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;;
  • menyusun norma standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
  • merencanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
  • merencanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  • merencanakan konten lintas sektoral dan pengeloaan media komunikasi publik, layanan informasi publik, hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya informasi publik, akses informasi, layanan pengaduan dan pengolahan aduan masyarakat;
  • mengoordinasikan pengukuran tingkat keamanan dan kerawanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  • mengelola informasi dan informasi berklasifikasi serta proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional/pemerintah daerah;
  • merencanakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang persandian melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;
  • merencanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
  • mengoordinasikan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  • merencanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak, perangkat keras dan persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  • merencanakan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian, dan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antara perangkat darah provinsi dan komunikasi sandi antara kabupaten/kota di lingkungan provinsi dalam rangka operasionalisasi komunikasi sandi antara perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antara kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
  • mengkoordinasikan perancangan pola hubungan, pelaksanaan hubungan dan pengamanan pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antara perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antara kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
  • mengatur pengamanan terhadap kegiatan / dset/ fasilitas / instalasi penting/vital/kritis melalui kontak penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
  • mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  • mengatur pemulihan data atau sistem jika teijadi ganggunan operasional persandian dan keamanan informasi;
  • merencanakan instrumen pengawasan dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • mengoordinasikan pelaksanaan tugas jabatan fungsional persandian;
  • menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  • memberikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
  • melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian;

Seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian, mempunyai fungsi:

  • perencanaan dan penyusunan program operasional seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian;
  • penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
  • pengendalian pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan SDM;
  • pengkoordinasian antar bidang dan seksi-seksi pada bidang lainnya dan sekretariat lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan program kerja Seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
  • mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  • melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
  • mengelola saluran komunikasi milik pemerintah daerah /media internal diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
  • menyiapkan bahan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten dan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  • menyiapkan bahan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
  • melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, seminar;
  • melakukan koordinasi pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  • menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, unsur pengelola dan penggbna persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten / kota;
  • melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten /kota;
  • melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
  • melakukan pengamanan informasi elektronik dan mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional persandian;
  • menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  • memberikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
  • melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • 2. Seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi

    Seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi.

    Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi, mempunyai fungsi:

    • perencanaan dan penyusunan program operasional seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi;
    • penyelenggaraan Perencanaan dan Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
    • pengendalian pelaksanaan Perencanaan dan Manajemen Data;
    • pengkoordinasian antar bidang dan seksi-seksi pada bidang lainnya dan sekretariat lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Uraian tugas Kepala Seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran sebagai berikut:

    • menyiapkan bahan program kerja seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    • melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
    • mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
    • d. melaksanakan pelayanan pengolahan informasi dan pelayanan informasi publik dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    • menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat;
    • mengelola hubungan dengan media (media relations);
    • menyiapkan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release,backgrounders);
    • menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
    • memberikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan p&rtimbangan pengambilan kebijakan;
    • melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wuju pertanggungjawaban; dan
    • melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Share

Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian