Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

  • menyusun rencana kinerja, rencana operasional dan penetapan kinerja bidang pelayanan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
  • menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
  • mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan pengolahan data perizinan, dan non perizinan;
  • melaksanakan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
  • memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  • melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  • memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  • menyelenggarakan koordinasi penelitian lapangan;
  • melaksanakan pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;
  • melaksanakan pemberian informasi status permohonan pelayanan dan menyampaikan informasi keputusan atas permohonan pelayanan kepada SKPD yang bersangkutan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengembangan standar operasional dan prosedur pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan ;
  • menyusun laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan dan statistik data hasil pelayanan perizinan dan non perizinan;
  • melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan data sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pelayanan Perizinan dapat membentuk dan atau dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan kompetensi dan keahlian. Tim teknis sebagaimana dimaksud merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan perizinan.

Share

Bidang Pelayanan Perizinan