Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Daerah, meliputi Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan dan Pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

  • penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan pengembangan serta pengendalian Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan dan Pelaporan pajak daerah;
  • penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan dan Pelaporan pajak daerah;
  • penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  • penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

  • menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas Bidang Pajak Daerah;
  • menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Daerah berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
  • merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
  • menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  • mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
  • menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah;
  • melaksankan pendaftaran Wajib Pajak baru;
  • menerbitkan Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah;
  • mengumpulkan data potensi pajak/pengolahan data;
  • melakukan penerbitan pemberitahuan pajak terutang dan penetapan besaran pajak;
  • melakukan urusan penatausahaan penerimaan daerah;
  • melaksanakan tata usaha piutang pajak;
  • melaksankan penagihan dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak;
  • koordinasi dan konsultasi terkait pencapaian target realisasi penerimaan daerah;
  • monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target realisasi penerimaan daerah;
  • memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
  • memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  • memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
  • mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  • menyelenggarakan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
  • menyelenggarakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
  • menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pajak Daerah;
  • menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Pajak Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
  • menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pajak Daerah secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin

Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran dan mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

Uraian tugas Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaranadalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pendataan dan Pendaftaran sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak baru;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan data potensi pajak/pengolahan data;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan maupun pengolahan data pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi capaian kinerja pendapatan asli daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dana, alokasi umum dan dana alokasi khusus;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan/atau rekonsiliasi lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan maupun pengolahan data Pendataan dan Pendaftaran pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan evaluasi aspek Pendataan dan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Pendataan dan Pendaftaran;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penetapan

Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penetapan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Penetapan dan mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Penetapan;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penetapan;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Penetapan;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penetapan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penetapan adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penetapan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penetapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penetapan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • melakukan penerbitan pemberitahuan pajak terutang dan penetapan besaran pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan maupun pengolahan data Penetapan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan evaluasi aspek Penetapan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Penetapan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penagihan dan Pelaporan

Seksi Penagihan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penagihan dan Pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Penagihan dan Pelaporan dan mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Penagihan dan Pelaporan;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penagihan dan Pelaporan;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Penagihan dan Pelaporan;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penagihan dan Pelaporan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penagihan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penagihan dan Pelaporan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penagihan dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penagihan dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan penatausahaan penerimaan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan penatausahaan piutang pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak;
  • koordinasi dan konsultasi terkait pencapaian target realisasi penerimaan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan maupun pengolahan data Penagihan dan Pelaporan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan evaluasi aspek Penagihan dan Pelaporan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Penagihan dan Pelaporan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Share

Bidang Pajak Daerah