Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan, meliputi Pengolahan Data dan Informasi, Penetapan Dan Penerimaan dan Penagihan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan mempunyai fungsi:

  • penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan pengembangan serta pengendalian Pengolahan Data dan Informasi, Penetapan Dan Penerimaan dan Penagihan;
  • penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Pengolahan Data dan Informasi, Penetapan Dan Penerimaan dan Penagihan;
  • penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  • penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Uraian tugas Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

  • menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan;
  • menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
  • merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
  • menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  • mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
  • menganalisa kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  • menyelenggarakan pelayanan pendaftaran subjek dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan pendataan dan penilaian subjek dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan pemetaan objek pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan menyediakan sarana penunjang administrasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  • menyelenggarakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  • menyelenggarakan input data hasil dinamisasi objek serta subjek pajak bumi dan bangunan ke dalam basis data sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP);
  • menyelenggarakan survai data harga komponen bangunan dan data harga tanah untuk penilaian objek pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai bahan penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan penetapan dan penerbitan keputusan bupati tentang nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan penetapan dan penerbitan keputusan bupati tentang nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) pajak bumi dan bangunan (PBB) dan tentang nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  • menyelenggarakan penetapan serta pencetakan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan pencetakan peta zona nilai tanah (ZNT) dan peta blok;
  • menyelenggarakan aplikasi teknologi sistem informasi geografis (SIG) pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan rekonsiliasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (3P) dengan pemerintah propinsi dan pemerintah;
  • menyelenggarakan pencatatan dan penyusunan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dan daftar himpunan objek pajak (DHOP) pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyelenggarakan penyusunan daftar wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) secara berkala;
  • menyelenggarakan penerbitan keputusan bupati tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) minimal yang harus dibayar wajib pajak;
  • menyelenggarakan penyusunan rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB;
  • menggali dan mengembangkan potensi pajak daerah;
  • mengoreksi dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDN);
  • menerima dan menjawab penanganan keberatan dari wajib pajak;
  • menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan dan/atau keberatan terhadap ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
  • mengalokasikan sarana/prasarana serta meningkatkan sumber daya aparatur pengelolaan pajak daerah;
  • melaksanakan kegiatan pembukuan penerimaan pajak daerah;
  • mencatat dan melaporkan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
  • melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah;
  • melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah bagi yang telah melampaui batas jatuh tempo;
  • menerbitkan surat tagihan pajak daerah serta surat perjanjian pencicilan pembayaran piutang pajak daerah;
  • melaksanakan pengawasan yang dilanjuti dengan pemeriksaan dan penertiban;
  • menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan;
  • menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • mengkoordinasikan seluruh kegiatan Seksi dalam melaksanakan tugas;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
  • menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran dan mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pendaftaran subjek dan objek PBB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan penilaian subjek dan objek PBB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan objek PBB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PBB;
  • menyiapkan bahan dan menyediakan sarana penunjang administrasi pengelolaan PBB dan Pajak BPHTB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan objek PBB dan Pajak BPHTB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan input data hasil dinamisasi objek serta subjek PBB ke dalam basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan survai data harga komponen bangunan dan data harga tanah untuk penilaian objek PBB sebagai bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan peta blok;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan aplikasi teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Pengolahan Data dan Informasi;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penetapan Dan Penerimaan

Seksi Penetapan Dan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penetapan Dan Penerimaan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Penetapan dan mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Penetapan Dan Penerimaan;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penetapan Dan Penerimaan;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Penetapan Dan Penerimaan;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penetapan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penetapan Dan Penerimaan adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penetapan Dan Penerimaan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penetapan Dan Penerimaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penetapan Dan Penerimaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
  • menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB;
  • menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Pajak BPHTB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan serta pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (3P) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah;
  • menyiapkan bahan, mencatat dan menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP) pajak bumi dan bangunan (PBB);
  • menyiapkan bahan dan menyusun daftar wajib Pajak BPHTB secara berkala;
  • menyiapkan bahan penerbitan Keputusan Bupati tentang PBB minimal yang harus dibayar wajib pajak;
  • menyiapkan bahan dan menyusun rencana penerimaan PBB dan Pajak BPHTB;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan wajib pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pendaftaran wajib pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data wajib pajak sebagai bahan penetapan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan, menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan mendistribusikannya kepada wajib pajak dengan tembusan kepada Bidang Penagihan;
  • menyiapkan bahan dan menerbitkan surat pemberitahuan dan surat teguran bagi wajib pajak dan/atau potensi wajib pajak yang belum/tidak mendaftar serta belum/tidak teridentifikasi dalam pendataan sebelumnya;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan secara berkala penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan sistem dan prosedur pendataan dan penetapan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan keberatan sebagai dasar keputusan pembetulan/ perbaikan dan restitusi yang diajukan oleh pemohon;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan survai untuk verifikasi fisik atas pengajuan keberatan atas ketetapan pajak;
  • menyiapkan bahan pertimbangan keputusan pimpinan terhadap permohonan keberatan dan/atau banding atas keberatan penetapan pajak daerah berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Bidang Penagihan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut keputusan atas diterimanya keberatan wajib pajak melalui pelayanan ketetapan pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan sistem dan prosedur, standar operasional dan prosedur (SOP) serta standar pelayanan (SP) keberatan dan pengaduan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan penyelesaian sengketa pajak;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Penetapan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penagihan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Penagihan;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penagihan;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Penagihan;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penagihan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penagihan adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penagihan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penagihan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penagihan dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan penatausahaan penerimaan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan penatausahaan piutang pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan penerimaan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan pihak bank, kecamatan, desa dan kelurahan;
  • menyiapkan bahan dan menerbitkan Surat Tanda Terima Sementara (STTS);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan, pembinaan dan monitoring pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada wajib pajak, notaris dan camat;
  • menyiapkan bahan dan menyusun laporan penerimaan serta data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut penghapusan piutang pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat tagihan dan surat paksa serta menyampaikannya kepada wajib pajak;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data hasil penagihan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan kepada wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan pajak lainnya bagi yang telah melampaui batas jatuh tempo;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil penagihan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan penerimaan pajak lainnya;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak lainnya;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak lainnya;
  • menyiapkan bahan dan menerbitkan surat tagihan untuk pajak lainnya serta surat cicilan pembayaran piutang pajak lainnya;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan sebagai tindak lanjut dari pengawasan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penertiban potensi pajak daerah sebagai bahan untuk pendataan dan penetapan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan lapangan meliputi:
    1. pemeriksaan tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
    2. pemeriksaan buku-buku, catatan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
    3. peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
    4. permintaan keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
    5. pemeriksaan tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melaksanakan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
    6. penyegelan tempat atau ruangan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
    7. permintaan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan kantor kepada wajib pajak meliputi:
    1. pemberitahuan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, pencatatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
    2. peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
    3. pemeriksaan buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
    4. permintaan keterangan lainnya dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
    5. permintaan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
  • menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
  • menyiapkan bahan dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap permohonan keberatan dan pengaduan dari wajib pajak;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Penagihan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Share

Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan