Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM).

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan penyiapan program, data dan informasi bidang pengembangan koperasi, fasilitasi Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • penyusunan petunjuk teknis perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • pengendalian dan evaluasi kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM)

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM)mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan fasilitasi kelembagaan serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM).

Untuk melaksanakan tugasnya, Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro kecil;
  • pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM);
  • fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha dan menengah (UMKM) meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dan dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain;
  • penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat;
  • bimbingan dan penyuluhan koperasi dan UMKM dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
  • fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
  • pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • pemberian bimbingan, perlindungan dan kemudahan koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM)

Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM)mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan fasilitasi pemberdayaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM);
  • fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dan dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain;
  • pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban;
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Share

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM)