Bidang Kelautan Dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan. Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis kelautan dan perikanan tanggkap dan budidaya serta pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, perlindungan, pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan usaha, pengolahaan hasil perikanan dan pengembangan sistem pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang kelautan dan perikanan memiliki fungsi:

  • Pelaksanaan fasilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana kelautan dan perikanan tangkap;
  • Pelaksanaan koordinasi kebijakan pengelolaan pelabuhan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  • Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kapal perikanan serta penggunaan alat tangkap ikan;
  • Pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;
  • Pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tanggkap dan budidaya;
  • Pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
  • Pelaksanaan fasilitasi perijinan usaha kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya;
  • Pembinaan kepada UPTD pangkalan pendaratan ikan;
  • Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pembangunan perikanan dan budidaya;
  • Pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan, pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  • Pelaksanaan pembinaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
  • Pelaksanaan fasilitasi bimbingan pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  • Pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengrusakan sumber daya kelautan dan perikanan;
  • Pelaksanaan pengembangan sistem pemasaran produk kelautan dan perikanan;
  • Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Sumber Daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Seksi Sumber Daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan. Seksi Sumberdaya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan sumberdaya Laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sumberdaya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir menyelenggarakan fungsi:

  • Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pemberdayaan masyarakat pesisir, data potensi, data pengawasan, penanganan, pelanggaran dan pelindungan sumberdaya Kelautan Perikanan;
  • Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pesisir, pengolahaan, pemetaan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan perlindungan sumberdaya kelautan perikanan;
  • Pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pelatihan masyarakat pesisir;
  • Pengembangan dan fasilitasi kerjasama usaha kelautan di wilayah pesisir;
  • Fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan perikanan wilayah laut;
  • Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan peningkatan kelembagaan;
  • Penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perlindungan seta pembinaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  • Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan ramah lingkungan;
  • Pemberian bimbingan pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan lain;
  • Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut;
  • Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil termasuk sumber daya alam wilayah laut;
  • Perumusan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
  • Perumusan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan pengendalian dan pengawasan mutu produk pengolahan kelautan dan perikanan;
  • Perumusan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan pengembangan teknologi usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan.
  • Fasilitasi pembinaan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
  • Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
  • Pelaksanaan kebijakan investasi pengembangan usaha hasil perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  • Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan Darat

Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan Darat dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan pengembangan perikanan tangkap dan Budidaya periakanan darat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan darat menyelenggarakan fungsi:

  • Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data perikanan tangkap, sarana prasarana perikanan budidaya dan data kesehatan ikan, budidaya air laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar;
  • Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan perikanan tangkap pengadaan pembangunan/rehabilitasi sarana prasaran perikanan budidaya dan fasilitasi pengolahaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
  • Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi dan pemanfaatan jalur-jalur penangkapan ikan;
  • Fasilitasi bimbingan dan pemanfaatan alat tangkap dan alat bantu penangkapan;
  • Fasilitasi izin penangkapan dan atau pengankutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai 10 GT dan perizinan usaha budidaya ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
  • Pelaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat penangkap ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik dan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
  • Fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
  • Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perikanan budidaya dan perencanaan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  • Pengumpulan pengolahan dan evaluasi data penerapan teknologi budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi budidaya di lapangan;
  • Penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
  • Pembinaan fasilitasi dan pengawasan obat-obatan perikanan;
  • Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Share

Bidang Kelautan dan Perikanan