Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran, meliputi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja tidak Langsung, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Evaluasi Anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

  • penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan pengembangan serta pengendalian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja tidak Langsung, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Evaluasi Anggaran;
  • penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja tidak Langsung, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Evaluasi Anggaran;
  • penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  • penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

  • menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas Bidang Anggaran;
  • menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
  • merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
  • menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  • mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
  • menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja tidak Langsung, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Evaluasi Anggaran serta penyusunan dan penelaahan kebijakan anggaran;
  • menyelenggarakan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, menghimpun dan mengolah usulan anggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, menyusun lampiran Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melaksanakan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta menghimpun, menyusun dan mengolah anggaran kas SKPD dan pemerintah daerah;
  • menyelenggarakan verifikasi dan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebagai bahan persetujuan Kepala SKPKD;
  • menyelenggarakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) bagi satuan kerja perangkat daerah;
  • menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pelaporan posisi kas daerah sebagai bahan kebijakan tindak lanjut pengelolaan kas daerah;
  • menyelenggarakan standar operasional dan prosedur (SOP) serta standar pelayanan (SP) belanja;
  • memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
  • memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
  • memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
  • mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  • menyelenggarakan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
  • menyelenggarakan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
  • menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran;
  • menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Anggaran untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
  • menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Anggaran secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • mengumpulkan dan mengolah data besaran belanja tidak langsung tiap satuan kerja perangkat daerah yang meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
  • menyusun belanja pegawai tiap SKPD se Kabupaten Pangandaran, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan evaluasi aspek belanja tidak langsung terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebagai bahan persetujuan Kepala SKPKD;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung

Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Belanja Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • mengumpulkan, mengolah data belanja langsung tiap SKPD se Kabupaten Pangandaran sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • meerencanakan dan menyusun Anggaran Belanja Langsung tiap SKPD se Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan evaluasi aspek belanja langsung terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebagai bahan persetujuan Kepala SKPKD;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup belanja langsung;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Evaluasi Anggaran

Seksi Evaluasi Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Evaluasi Anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi:

  • penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Evaluasi Anggaran;
  • penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Evaluasi Anggaran;
  • pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Evaluasi Anggaran;
  • pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Evaluasi Anggaran.

Uraian tugas Kepala Seksi Evaluasi Anggaran adalah sebagai berikut:

  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Evaluasi Anggaran;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Evaluasi Anggaran sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Evaluasi Anggaran berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan maupun pengolahan data pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi capaian kinerja pendapatan asli daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dana, alokasi umum dan dana alokasi khusus;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan/atau rekonsiliasi lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan maupun pengolahan data pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan evaluasi aspek pendapatan daerah dan pembiayaan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebagai bahan persetujuan Kepala SKPKD;
  • menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan verifikasi terhadap permohonan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan dokumentasi persyaratan administrasi permohonan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan/registrasi hasil penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyampaian lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk bahan pencairan dana pada pengelola kas daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi program/kegiatan dengan satuan kerja perangkat daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP) perbendaharaan;
  • menyiapkan bahan dan menghimpun lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) hasil verifikasi dan registrasi pada Seksi evaluasi anggaran;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan setoran pajak dari pencairan dana;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan/registrasi surat perintah pencairan dana (SP2D);
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk bahan pencairan dana oleh bank dan/atau lembaga keuangan;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan terhadap posisi kas daerah sebagai bahan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan serta pelaporan penerimaan dan pengeluaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
  • menyiapkan bahan dan menyusun buku kas umum pemerintah daerah untuk tindak lanjut pengolahan oleh bidang akuntansi;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan standar operasional dan prosedur (SOP) serta standar pelayanan (SP) pengelolaan kas daerah;
  • menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan verifikasi terhadap permohonan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) gaji dan tunjangan pegawai pada satuan kerja perangkat daerah serta pembiayaan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) gaji dan tunjangan pegawai pada satuan kerja perangkat daerah serta pembiayaan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan dokumentasi persyaratan administrasi permohonan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) gaji dan tunjangan pegawai pada satuan kerja perangkat daerah serta pembiayaan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan/registrasi hasil penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) gaji dan tunjangan pegawai pada satuan kerja perangkat daerah serta pembiayaan daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyampaian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji dan tunjangan pegawai pada satuan kerja perangkat daerah serta pembiayaan daerah untuk bahan pencairan dana pada pengelola kas daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi gaji pegawai dengan satuan kerja perangkat daerah;
  • menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP) belanja pegawai;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pendapatan daerah dan pembiayaan;
  • melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
  • mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  • memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  • memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  • mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  • mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  • membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  • melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  • memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
  • melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Share

Bidang Anggaran