Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum,mempunyai tugas perumusan dan penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan bidang Pemerintahan Umum, administrasi Pertanahan, Otonomi Daerah dan kerjasama serta Pemerintahan Desa.

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan administrasi bidang Pemerintahan Umum, Pertanahan dan Pemerintahan Desa;
  • perumusan kebijakan dibidang kewenangan daerah;
  • fasilitasi tugas pembantuan, kerjasama daerah dan pembinaan wilayah;
  • perencanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan administrasi pertanahan;
  • pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan administrasi pertanahan;
  • pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  • perumusan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  • penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan

Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi, penataan dan pengembangan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan.

Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan koordinasi unsur muspida dan pejabat Pemerintah Daerah;
  • Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh Pemerintah Propinsi;
  • Fasilitasi persiapan proses penerimaan studi banding/kunjungan kerja dari Pemerintah Daerah dan DPRD daerah lain, lembaga pemerintah non departemen dan instansi vertical lainnya;
  • penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi administrasi pertanahan
    fasilitasi penertiban dalam penyelesaian masalah pertanahan;
  • pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah daerah;
  • Pelaksanaan fasilitasi pesertifikatan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
  • penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pemerintahan Umum;
  • penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi, penataan dan pengembangan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pemerintahan Umum.

Sub Bagian Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah;
  • Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan otonomi daerah;
  • Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (EPOD);
  • Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kerjasama antar daerah;
  • Penyusunan data base otonomi daerah;
  • Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan;
  • Fasilitasi pembentukan kecamatan dan kelurahan;
  • Fasilitasi penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten;
  • penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Pemerintahan Desa

Sub Bagian Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pemerintahan Desa.

Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan bahan fasilitasi kelembagaan Pemerintahan Desa;
  • penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pembangunan desa;
  • pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam program pembangunan desa;
  • penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pemerintahan Desa;
  • pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pemerintahan Desa, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa;
  • penyiapan bahan penyusunan pedoman tentang peranan Badan Pemusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Badan Pemusyawaratan Desa;
  • penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Pemerintahan Desa;
  • penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pemerintahan Desa;
  • penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Share

Bagian Pemerintahan