Bagian Hukum dan Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum, mempunyai tugas perumusan dan penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, dokumentasi hukum, fasilitasi penegakan Hak Asasi Manusia, evaluasi dan pengkajian produk produk hukum, penegakan peraturan daerah, Pembinaan dan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan serta formasi jabatan.

Bagian Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

  • perencanaan, perumusan dan penyusunan produk hukum;
  • perencanaan, pelaksanaan, pelayanan bantuan dan konsultasi hukum;
  • penyusunan dan penghimpunan dokumentasi hukum;
  • pengevaluasian dan pengkajian peraturan Perundang-undangan;
  • perencanaan dan penyuluhan hukum serta penyebarluasan produk hukum;
  • pengkoordinasian perumusan produk hukum daerah;
  • perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah;
  • penegakan hukum dalam rangka memfasilitasi HAM;
  • Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Analisa Formasi Jabatan, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
  • Pelaksanaan pengolahan Perpustakaan dan kearsipan Daerah;
  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisa beban kerja dan formasi jabatan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  • Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kelembagaan;
  • Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatalaksanaan meliputi tata kerja dan prosedur kerja;
  • Pengevaluasian kegiatan bidang kelembagaan ketatalaksanaan, beban kerja dan formasi jabatan;
  • Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi mengenai analisa beban kerja dan formasi jabatan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  • penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum

Sub Bagian Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan produk hukum.

Sub Bagian Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan peraturan Perundang-undangan;
  • penyiapan rancangan produk hukum daerah;
  • pengkoordinasian dengan perangkat daerah lain dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
  • penyusunan dan penerbitan lembaran daerah;
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Bantuan Hukum, Evaluasi Dokumentasi Hukum dan HAM

Sub Bagian Bantuan Hukum, Evaluasi Dokumentasi Hukum dan HAM dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyelesaian sengketa hukum, pelayanan bantuan hukum dan konsultasi hukum, menyelenggarakan dokumentasi hukum, publikasi produk hukum dan penyebaran produk hukum, penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Hukum serta memfasilitasi dalam rangka penegakan HAM.

Sub Bantuan Hukum, Evaluasi Dokumentasi Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan dan penyiapan bahan penyuluhan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
  • pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
  • pelayanan konsultasi hukum;
  • penyiapan surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara;
  • pencatatan termasuk statistik kartotik di bidang Peraturan Perundang-undangan;
  • pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI);
  • pelaksanaan penyuluhan hukum, penyebarluasan produk hukum dan perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah;
  • penyelenggaraan ketatausahaan bagian hukum;
  • pelayanan dalam rangka memfasilitasi penegakan HAM;
  • penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Organisasi Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Bagian Organisasi Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas perumusan dan penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan melaksanakan pengolahan, penataan kearsipan daerah, pelayanan serta pendayagunaan kepustakaan, penyiapan bahan dan rencana kegiatan pengolahan kearsipan daerah serta penataan dokumen kearsipan daerah.

Sub Bagian Organisasi Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

  • pengumpulan, pengolahan dan penyajian data analisa formasi jabatan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  • pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Daerah;
  • penyusunan bahan perumusan kebijakan analisa formasi jabatan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  • penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatalaksanaan meliputi tata kerja dan prosedur kerja;
  • pengevaluasian kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan formasi jabatan;
  • Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  • penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Share

Bagian Hukum dan Organisasi